Pendahuluan
Pembangunan
infrastruktur di Indonesia merupakan komponen penting dalam pembangunan sosial
dan ekonomi dalam mencapai tujuan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam
pembangunan infrastruktur kerap
mengalami beberapa kendala yang menghambat sehingga pembangunan yang ada
cenderung tidak berkembang. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai
mempengaruhi perkembangan wilayah. Perkembangan Infrastruktur di Indonesia pada
masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi pengembangan proyek
besar infrastruktur namun kebijakan
pemerintah dianggap lemah dalam hal mengkoordinasikan proyek infrastrukur di
daerah. Kebijakan pemerintah pusat menjadi pusat kontrol dalam pengembangan
infrastruktur pada masa tersebut sehingga proyek yang ada cenderung terlambat maupun tidak optimal. Masalah kedua
dalam perkembangan infrastrukur pada masa tersebut terkait dengan adanya hubungan
politik dimana aktornya lebih cenderung fokus kedalam kepentingan politik lokal
dengan memberi konsesi kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan proyek
infrastruktur yang ada. Sehingga perkembangan infrastruktur yang ada menjadi kesenjangan
antara pembangunan di kota dan daerah yang cenderung berbeda.
Sektor
infrastruktur berkembang seiring dengan kebutuhan dan perbaikan terhadap
kualitas pelayanan yang ada. Kualitas dari penyediaan infrastruktur pun menjadi
tantangan dalam pelaksaaan dan pengelolaannya sehingga diperlukan kebijakan
dalam mengatur dan membatasi. Kebijakan pembangunan infrastruktur juga terkait
dengan kebijakan – kebijakan yang berada di masyarakat sendiri. Dalam hal
kebijakan daerah yang cenderung berbeda dengan daerah lainnya. Sehingga ini
menjadi satu tantangan kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Isu Kebijakan Infrastruktur di
Indonesia
Kesenjangan
penyediaan infrastruktur di Indonesia terkait dengan kendala dan tantangan yang
sangat kompleks. Secara signifikan kesenjangan penyediaan infrastruktur
berkaitan kebijakan. Kerangka kebijakan infrastruktur di Indonesia signifikan dalam
masalah permintaan dari tiap konsumen (rumah tangga, industri, komersial, dll),
masalah teknis terkait dengan lahan, masalah sumber daya, dan manajemen serta
pemeliharaan.
Permasalahan kebijakan diatas disimpulkan
oleh McCawley dalam gambar diatas menjelaskan permasalahan yang ada tidak lepas
dari kepentingan antara stakeholder yang ada. Permintaan dan penawaran
infrastruktur merupakan suatu pokok penting yang harus diperhatikan. Kebijakan
di Indonesia terkait dengan permintaan adalah kebutuhan penyediaan jasa
infrastruktur yang dapat melayani setiap konsumen yang ada. Ketersediaan pelayanan
infrastruktur di Indonesia sangat berkaitan terhadap pengurangan biaya produksi
bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup serta peningkatan tenaga kerja
atau ahli yang dapat memberi akses terhadap peluang membuka lapangan kerja. Menurut
Badan Pusat Statistik (2017), angka kemiskinan mencapai 26,58 juta orang sekitar
(10,12%) di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana pelayanan
infrastruktur belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut (Myers & dkk, 2016) mengatakan bahwa
Provinsi Nusa Tenggara Timur tiap tahunnya mengalami keterbatasan persediaan
air yang menjadi kendala dalam produktivitas dan kehidupan masyarakat di
daerah. Penyediaan infrastruktur khususnya air bersih, sanitasi dan akses
terhadap sumber daya air merupakan permintaan kebutuhan daerah khususnya daerah
yang berkembang di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cenderung
memiliki musim kemarau yang panjang sehingga kondisi wilayah tandus dan gersang
menjadi tantangan bagi pemerintah dalam hal menyediakan kebutuhan sesuai dengan
kebutuhan infrastruktur sumber daya air. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
subsidi terhadap penyediaan air melalui pelayanan jasa PDAM dengan memberikan
tarif sesuai dengan kapasitas pelayanan yang diberikan. Dalam penyediaan
subsidi terhadap infrastruktur pihak pemerintah, maupun swasta mampu
memyediakan permintaan yang ada. Tetapi
sering kali dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur kerap menghadapi
masalah keuangan,teknis dan kelembagaan.
Masalah teknis infrastruktur
di Indonesia sangat berkaitan dalam mengatasi permasalahan lahan, dan kontruksi
proyek yang layak. Pengadaan dan pembebasan lahan dalam proyek infrastrukur
misalnya untuk pembangunan jalan, rel kereta api, jalan tol dan lainnya menjadi
prioritas pemerintah. Terkait dengan ketersediaan lahan di Indonesia masih
terdapat persoalan peraturan dan masalah biaya anggaran. Persoalan peraturan
atau kebijakan atas kepemilikan lahanpun kerap menjadi tantangan yang
dipersoalkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Sehingga diperlukan ketegasan
pihak pemerintah dalam penegakan hukum terkait kelegalan kepemilikan dan
kegunaan lahan. Menurut Abdurrahman (1991, dalam Irawan, 2014) mengatakan bahwa
dalam mengatasi masalah lahan atau tanah dilakukan pendekatan terpadu yaitu
dengan pendekatan hukum, pendekatan kemakmuran, pendekatan keamanan dan
pendekatan kemanusiaan. Pendekatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan
permasalahan lahan pendekatan ke masyarakat. Dengan melalui pendekatan yang ada
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 mengenai Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis
Nasional dijelaskan bahwa telah diaturnya anggaran dana yang berupa uang
santunan, mekanisme, dan tata cara pemberian dana tersebut terhadap masyarakat
yang terkena dampak dari pembangunan. Pendanaan maupun pendekatan ini tidak
lepas dari adanya hubungan kerja antara pihak pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya. Peran penting kerjasama
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat berkaitan dengan peran
swasta. Kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta (KPS)/ Public Private
Partnership dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan perkembangannya sudah
berdiri sejak tahun 1998, Namun pelaksanaan kerap gagal diakibatkan kondisi
moneter yang terjadi pada masa tersebut. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 mengenai skema kerjasama
pemerintah dan swasta dipublish kembali. Dalam pelaksanaan kerjasama proses
lelang membutuhkan waktu yang lama. Hingga dilakukan pendekatan pembangunan
dengan mengeluarkan peraturan mengenai tata cara penjaminan infrastruktur
terkait proyek kerjasama pemerintah dan swasta yang dijadikan landasan
peraturan dalam proyek infrastruktur. Menurut (Susantono & Mohammed Ali, 2012) mengatakan bahwa terdapat
lima asas terkait pelaksanaan kerjasama yaitu (1) Bersifat terbuka dalam arti
tersedianya informasi dan penjelasan untuk umum setiap langkah yang ditetapkan
dan bersifat akuntabiltas publik serta tidak monopoli atau korupsi pada proyek
infrastruktur. (2) Adanya ketegasan dalam peraturan dan kerangka kerjasama
dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kenyaman para investor dan pemerintah
dalam melakukan proyek. Dengan memberntuk sistem kelembagaan yang mampu sebagai
solusi dalam koordinasi antara pihak yang terlibat (3) Dapat melihat dan
memprediksikan resiko serta mengatur dampak dengan melihat kontrak kerja
sebagai kunci keberhasilan dari suatu proyek. (4) Adanya pembagian alokasi
risiko secara seimbang. (5) Prinsip cost recovery dalam arus kas proyek. Konsep
KPS atau Publik Private Partnership memiliki keterkaitan dalam setiap tahapan
yang ada (gambar 2), Ini mendorong bahwa setiap pelakasanaan memiliki peran dan
fungsi yang saling berkaitan.
Pelaksanaan KPS di Indonesia sering mengalami
kendala contohnya dalam hal tahap kesiapan proyek pelakasaan analisis mengenai
studi kelayakan yang dianggap kurang informan atau belum menyakinkan investor,
sehingga diperlukan akuntanbilitas publik dalam pelakasanaannya. Untuk aspek
pendanaan merupakan hal sensitif dalam sebuah proyek sehingga pada proyek
kerjasama pemerintah dan swasta dibutuhkan komitmen dan kontrak serta jaminan
yang telah disesuai dengan kesepakatan kontrak kerjasama yang ditetapkan. Selanjutnya
permasalahan dalam implementasi dan pengawasan proyek tidak lepas dari
kebijakan atau peraturan undang-undang tentang pelaksanaan infrastruktur yang
tersedia. Kebjakan dan hukum peraturan mengenai pembangunan infrastruktur di
Indonesia ditetapkan oleh keputusan Presiden dalam mendukung pelaksanaan dan
pengendaliaan pembangunan. Regulasi atau kebijakan yang dibuat dengan melihat dampak
yang terjadi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Mempertimbangkan ketiga aspek ekonomi, sosial dan lingkungan menunjukan bahwa
perencanaan pembangunan infrastruktur di harapkan berjalan secara berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur
di Indonesia cenderung dianggap tidak sepenuhnya berhasil sebab pengembangan
relatif lemah terhadap mengamankan sumber daya alam yang ada serta lemahnya
manajemen dan pengawasan serta regulasi yang ada. Berdasarkan era perkembangan
infrastruktur pada masa sekarang, Infrastruktur menjadi komponen utama dalam
pengembangan wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah setempat menetapkan
kebijakan membangun infrastruktur antara wilayah yang dapat meningkatkan
konektivitas dan mendukung kemandrian wilayah dalam perkembangan ekonomi.
Pelaksanaan pembangunan setiap daerah memiliki tantangan dan kendala yang
berbeda-beda misalnya adanya kepercayaaan atau adat-istiadat yang harus
disesuaikan dengan pembangunan yang ada, selain itu masalah topografi daerah
yang relatif berbukit menjadi sulit dalam pelaksanaan proyek, Sehingga ini
menekan pada biaya produksi maupun distribusi pelaksanaan. Anggaran dana yang
cukup besar ini mendorong pemerintah menggunakan sistem kerjasama dalam
pelaksanaan. Peran kerjasama ini diharapkan melibatkan seluruh stakeholder yang
terkait ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan baik pihak swasta, dan
masyarakat yang ada mendukung proyek yang ada.
Kesimpulan
Berdasarkan gambaran
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan Infrastruktur di Indonesia
sangat beragam dan kompleks baik dari masalah teknis yaitu pembebasan lahan,
kondisi topografi yang berbukit dan lainnya mendorong adanya pembiayaan
anggaran dana yang besar dalam pelaksaannya, sehingga diperlukan kerjasama
antara pihak pemerintah dengan swasta, dalam kerjasama juga terjadi kesenjangan
dalam hal pendanaan maupun tanggung jawab. Hal-hal yang menjadi komponen
menghambatnya berkembangnya perekonomian di Indonesia. Permasalahan yang telah
diidentifikasi kiranya dapat menjadi kerangka pemikiran komprehensif dalam
kebijakan dan pembentukan kelembagaan yang berkualitas serta menjadikan pengalaman
yang ada sebagai pembelajaran dalam pembangunan infrastruktur kedepannya.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Jakarta, 2017. Profil
Kemiskinan di Indonesia September 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Irawan, I. (2014). Studi Kasus Pembebasan Tanah
Dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit di Tinjauan Dari Perspektif Hukum Agraria.
Humaniora, 5(2), 1168–1176.
McCawley, P. (2015). Infrastructure Policy In Indonesia , 1965–2015: A
Survey. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51(2), 263–285.
https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1061916
Myers, B., & dkk. (2016). Air Irigasi Di
Mana-Mana Tetapi Apakah Layak untuk Di Minum? Prakarsa, 4–9. Retrieved from
enquiries@indii.co.id
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2017 Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional.02
Juni 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110. Jakarta.
______ Nomor 13 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 28 Januari
2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13. Jakarta.
Ponggawa, H., & Partners. (2017). Menarik Minat
Swasta dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur. Jakarta. Retrieved from
www.hprplawyers.com
Susantono, B., & Mohammed Ali, B. (2012).
Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama
Pemerintah Swasta di Indonesia. Transportasi, 12(2), 93–102.
